JAKARTA — Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan sekaligus memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional melalui pendekatan fiskal yang adaptif. Di tengah ketidakpastian lanskap geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global, Menteri Keuangan memaparkan formula komprehensif yang dianalogikan sebagai “strategi dua tangan” dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini dirancang agar instrumen keuangan negara mampu bertindak secara simultan sebagai mesin pendorong ekspansi ekonomi sekaligus perisai proteksi dari guncangan eksternal.
Pendekatan tersebut menempatkan APBN bukan semata-mata sebagai dokumen kalkulasi penerimaan dan belanja administratif, melainkan instrumen intervensi strategis. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk terus mengalirkan stimulus fiskal guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong industrialisasi. Namun di sisi lain, prinsip kehati-hatian (prudence) dan keberlanjutan fiskal jangka panjang tidak boleh dikorbankan demi mengejar angka pertumbuhan sesaat.
Membedah Pendekatan ‘Dua Tangan’ dalam Arsitektur Fiskal
Secara konseptual, strategi dua tangan membagi fungsi fiskal ke dalam dua peran komplementer yang saling menopang. Tangan pertama bertindak sebagai fasilitator dan akselerator pertumbuhan ekonomi. Peran ini diwujudkan melalui alokasi belanja produktif, penyediaan insentif perpajakan terukur, serta akselerasi pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi terhadap perekonomian domestik.
Melalui tangan akselerasi ini, pemerintah memprioritaskan pembiayaan pada sektor-sektor kunci, seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, transisi energi hijau, serta penguatan kualitas sumber daya manusia lewat pos pendidikan dan kesehatan. Belanja modal pemerintah diposisikan sebagai pemantik (catalyst) yang memicu masuknya investasi swasta, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).
Sementara itu, tangan kedua menjalankan fungsi stabilisasi atau peredam kejut (shock absorber). Tangan ini bertugas memastikan fondasi makroekonomi tetap kokoh di tengah terpaan gejolak global, seperti fluktuasi harga komoditas energi, ketegangan rantai pasok global, dan era suku bunga tinggi (higher-for-longer) yang diterapkan bank sentral negara maju. Melalui tangan ini, pemerintah mendistribusikan jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat rentan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar domestik.
Bantalan Terhadap Gejolak Global dan Disiplin Anggaran
Menteri Keuangan menekankan bahwa fleksibilitas APBN menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis pandemi hingga krisis energi pascaperang di Eropa membuktikan bahwa kemampuan merespons dinamika secara cepat menentukan daya tahan ekonomi. Disiplin fiskal tetap dijaga ketat dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah ambang batas legal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
“Pemerintah harus lincah menggunakan instrumen fiskal. Satu tangan kita harus bekerja keras mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan secara struktural. Namun, tangan yang lain harus sigap melindungi rakyat dari guncangan inflasi serta memastikan postur APBN kita tetap sehat dan berkelanjutan,” ujar Menkeu dalam pemaparannya.
Penguatan Penerimaan dan Belanja Berkualitas (Spending Better)
Untuk menopang kedua fungsi tersebut, Kementerian Keuangan terus mendorong reformasi perpajakan yang berkeadilan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan lewat implementasi Core Tax System diarahkan untuk memperluas basis pajak tanpa membebani sektor usaha yang baru pulih. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga terus dimaksimalkan melalui tata kelola sumber daya alam yang lebih transparan dan efisien.
Di sisi pengeluaran, paradigma belanja berkualitas atau spending better menjadi keharusan mutlak. Setiap rupiah belanja negara diwajibkan memiliki indikator kinerja yang terukur. Pemerintah berupaya menekan inefisiensi anggaran, memangkas program yang tumpang tindih, dan memastikan subsidi energi maupun bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran kepada desil masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Implikasi terhadap Sektor Riil dan Konsumsi Domestik
Dampak langsung dari strategi dua tangan ini terfokus pada penjagaan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah, yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi rumah tangga—komponen penyumbang lebih dari 53 persen PDB nasional. Penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan program padat karya tunai dinilai efektif mencegah penurunan daya beli akibat tekanan inflasi musiman.
Bagi pelaku dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), strategi ini memberikan kepastian iklim usaha. Dukungan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kemudahan perizinan operasional menjadi stimulus penting agar roda ekonomi di tingkat akar rumput tetap berputar dinamis. Di sektor korporasi, kepastian kebijakan fiskal memberikan ruang bagi pelaku industri untuk mengeksekusi rencana ekspansi jangka menengah.
Evaluasi Kritis dan Prospek Menuju Pertumbuhan 2024-2025
Sejumlah pengamat ekonomi menyambut positif pendekatan holistik ini, namun memberikan catatan kritis terkait implementasi di lapangan. Sinkronisasi antara kebijakan fiskal Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter Bank Indonesia dinilai sebagai faktor penentu keberhasilan. Tekanan nilai tukar rupiah dan tingginya imbal hasil (yield) obligasi global tetap menjadi risiko yang memerlukan kehati-hatian ekstra dalam manajemen utang negara.
Selain itu, efektivitas penyerapan anggaran di tingkat pemerintah daerah (APBD) kerap menjadi hambatan struktural. Koordinasi pusat dan daerah perlu ditingkatkan agar stimulus belanja negara tidak mengendap di perbankan daerah menjelang akhir tahun anggaran. Sinergi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural di sektor riil diharapkan mampu menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen pada periode mendatang.
Dengan mengoperasikan strategi dua tangan secara konsisten, pemerintah berkeyakinan bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari turbulensi ketidakpastian global, tetapi juga melaju ke arah transformasi ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi menuju visi Indonesia Emas.
Disarikan dari pelaporan CNBC Indonesia.